kelompok 2: eksploitasi sumber daya alam dan marjinalisasi warga lokal dalam tinjaun kasus di PT. IMIP (Indonesia Morowali industrial park)

tulisan ini merupakan resume dari diskusi harian saat dikelas sosiologi dalam mata kuliah teori sosiologi kritik, yang mengambarkan bagaimana kritikan berbagai fenomena eksploitasi yang sedang terjadi.

        Berbagai macam eksploitasi local gencar terjadi khususnya di indonesia, masuknya industry pertambangan yang dimotori oleh para investor tenaga asing yang menjadi fokusnya adalah di morowali Sulawesi tengah, masuknya para kapitalisme tersebut memengaruhi masyarakat local yang kemudian terjadi marjinalisasi terhadap tenaga kerja local.  Reklamasi tambang yang terjadi dimorowali secara massif tersebut menimbulkan berbagai masalah-masalah baru bagi masayarakat morowali Sulawesi tengah hal ini sebagaimana pada pandangan karl marx dengan konsep materialismenya  para kaum buruh atau pekerja yaitu masyarakat local sebagai kaum ploretar dan yang menjadi kaum borjuisnya dalah para tenaga asing Tiongkok. Kesenjangan yang semakin tajam ini menjadi ihwal marjinalisasi masyarakat local yang mengarah kemiskinan semakin muncul dipermukaan. Kedatangan proyek kapitalis yang berbasis ekonomi begitu gencar meraup profit sebesar-besarnya dengan berbagaimacam memanipulasi, trik-trik proyek pembebasan untuk pencerahan masyarakat dengan mengandeng para kaum elite di Indonesia agar mendatangani proyek jelmaaan yang sebenarnya bertujuan melakukan perbudakan dengan mendulang kekayaan sumber daya alam . 

        Menyoal hal tersebut jelas sekali dampaknya lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, yang dulunya belum ada pekerjaan sama sekali sekarang memiliki perkerjaan, namun masalahnya banyak penduduk local kehilangan pekerjaan yang notabenenya mengantungkan dirinya pada sumber daya alam seperti bertani atau hal yang bergerak pada bidang agraris maupun bahari mereka kehilangan akses sumber daya tersembut. Ketika ada pembebasan lahan bagi para investor tersebut menjadi malapetaka bagi masyarakat local semakin menyempitnya lahan milik pribadi dan makin terkuasainya mereka menjadikan mereka tidak berdaya lagi.

        Masuknya investor tersebut tak pelak karena ekonomi yang begitu  memprihatinkan niat untuk melakukan pengentasan atau pendorong dari pada pembangunan masyarakat justru semakin menjerat dalam lingkaran setan kemiskinan. Masayarakat yang tidak memiliki daya kritis karena tekanan tersebut semakin melegalkan keberadaan penjajahan tersebut karena menerima adanya akan kondisi tersebut atau karena tidak berdaya lagi untuk melakukan perlawana. Banyak mengatakan etos kerja masayarakatlah yang menyebabkan kemiskinan tapi sebenarnya itu sebuah kamuflase dari para kaum elite untuk memojokkan masayarakat yang disebutnya dengan pemalas. Wajarkah Negara kita yang dikatakan under development karena masyarakat miskin padahal sumber daya alamnya memadai berarti ada yang salah dengan para kaum elite yang berkuasa hal ini bukan sebuah wacana baru lagi ketika menyaksiskan kasus koruptor dan rekening gendut atau kasus papa minta saham, bukankah hal tersebut merupakan para bandit-bandit yang melakukan proses pemiskinan bagi masyarakat, karena bukan para penjual sayur, penambal ban , atau mereka para sopir angkutan yang melakukan korupsi atau mebiarkan para investor asing terus menurus gencar mendirikan perusahannya dan mengirimkan tenaga kerjanya yang sebenarnya tidak perlu Karena pekerjaan tersebut dapat dilakukan para pekerja local.

      Maka yang menjadi harapanya adalah melakukan peninjauan ulang akan investor  atau melakukan moratorium (pemberhentian) sementara untuk mengetahui apakah keberadaan perusahaan tersebut lebih banyak manfaatnya dan dapat mengangakat para kaum miskin atau sebaliknya semakin memberikan luka material bagi masyrakat local yang tereksploitasi sumber dayanya, dan selain itu perlunya memperbaiki sistem regulasi akan visa imigran asing yang legal atau sekedar menjadi turis. Bagaimana perselingkuhan antara investor asing dan pemerintah menjadi momok yang sangat segar dipikiran kita para kapitalisme semakin merajalela dengan berlindung pada paying hukum yang dilegalkan para kaum elite dalam ranah politiknya convention of economy. Para kritisi yang duduk dalam tambuk kekuasaan pun tak pelak diracuni yang dulunya pro rakyat dengan iming segepok profit yang ditawarkan maka bergeser pro asing tersebut daripada pro rakyat.